5 Gebrakan Menteri Susi Bikin Pengusaha Geleng-geleng Kepala
The Jambi Times - Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti benar-benar
mempraktekan ilmunya lapangan dan mengurus industri perikanan, untuk
bisa diterapkan para nelayan di Indonesia. Bahkan, Susi sukses menjawab
keraguan publik. Di hadapan pengusaha dia banyak bercerita soal kondisi
kelautan dan perikanan nasional. Paparan Susi pun membuat pengusaha
kagum.
“Kita semua surprise karena beliau sangat menguasai bidang ini,” ucap
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo Bambang
Sulisto usai melakukan pertemuan dengan Susi di Menara Kadin, Jakarta
Selatan, Kamis (30/10).
Sikap positif yang dipancarkan Susi, membuat kalangan pengusaha
khususnya yang membidangi sektor Kelautan dan Perikanan seperti mendapat
angin segar. “Dengan kita memiliki Menteri yang paham dengan masalah
dan bisnis penerimaan kita punya peluang baik untuk menghasilkan
kebijakan di Kelautan dan Perikanan ini,” katanya.
Lantas apa saja yang jadi gebrakan Menteri Susi, yang belum genap sepekan jadi menteri? berikut ulasannya.
1.Berbagi data dengan TNI AL
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melakukan pertemuan
dengan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Marsetio di
kantornya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Pertemuan tersebut, lanjut Susi, wujud dari upaya menghilangkan ego
sektoral yang ditargetkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Untuk mengelola
kawasan perairan Indonesia yang potensi sangat “Presiden juga
perintahkan sudah seharusnya memulai perubahan.”
Susi pun memberikan user name serta kata sandi sistem data VMS
(Vessel Monitoring System) yang selama ini digunakan KKP kepada
Laksamana TNI Marsetio. VMS merupakan sistem monitoring terhadap
sejumlah kapal di atas 30 GT yang melintas di wilayah perairan.
“Ya sudah kasih saja user name dan passwordnya. Biar sama-sama kita
pantau,” ujar Susi kepada jajaran stafnya di Kantor Kementerian Kelautan
dan Perikanan (KKP), Jakarta Pusat, Kamis (30/10).
2.Panggil Duta Besar
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti berencana
memanggil seluruh duta besar. Dia ingin berdiskusi dan menyampaikan hal
baru tentang kebijakannya pemerintah. Dalam pertemuan tersebut Susi akan
menegaskan bahwa nelayan asing di Indonesia tidak boleh BBM subsidi.
Selain itu, Susi akan menaikkan Pajak Hasil Perikanan (PHP).
“Saya segera akan mengundang duta besar bicara hati ke hati masalah
fishing. Tentu saja mereka tidak boleh pakai BBM subsidi, masalah
kenaikan PHP,” ucap Susi dalam diskusi bersama Kadin, Jakarta, Kamis
(30/10).
Susi belum memastikan kapan akan pemanggilan duta besar tersebut. PHP
disektor perikanan dipastikan akan naik. “Kita sangat murah, kalah sama
bakul ikan asin,” katanya.
3.Bangun bandara kecil
Pengusaha sukses perikanan ini, berjanji selama kepemimpinannya,
sektor kelautan dan perikanan bisa maju. Caranya, dengan membangun
bandara kecil di pulau pulau terluar Indonesia untuk mempercepat
penjualan ke pasar karena diangkut menggunakan pesawat.
“Bandara cukup pakai rumput, disiram air kemudian dilindas juga sudah
cukup. Cuma Rp 1 miliar. Ini easy think, kumpulkan bankir bakir BUMN
kemudian Kadin bisa bikin bandara,” katanya.
4.Dukung BBM naik
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan, para
nelayan dalam negeri tidak membutuhkan Bahan Bakar Minyak (BBM)
bersubsidi. Selama ini, meskipun ada BBM bersubsidi, saat membeli, para
nelayan akan dikenakan harga yang lebih mahal.
“Banyak pelaku perikanan sadar subsidi tidak membantu kita
(nelayan),” ujar Susi di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan
(KKP), Jakarta Pusat, Kamis (30/10).
Kenaikan harga BBM bersubsidi, bakal meningkatkan produktivitas
sejumlah nelayan. Subsidi tersebut dinilai lebih efektif jika dialihkan
kepada hal-hal yang lebih berguna seperti pendidikan dan kesehatan.
“Sebetulnya nelayan kecil jarang dapat solar subsidi karena jauh dari
pom bensin. Sementara ketiadaan menghambat pelayaran mereka.”
5.Stop izin tangkap
Langkah lain yang jadi gebrakan Susi, bakal melakukan moratorium izin
tangkap di wilayah perairan Indonesia selama dua bulan. Langkah itu
dilakukan untuk menginventarisir izin yang telah ada. Selama ini,
pendapatan bukan pajak kementeriannya cuma Rp 300 miliar.
“Setelah itu saya mau inventarisir revenue (pendapatan) yang didapat
dari izin yang keluar. Tadi di daftar hampir 5.400 sekian kapal,” ujar
Susi di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Gambir, Jakarta
Pusat, Kamis (30/10).
Susi membandingkan dengan pendapatan yang diterima Australia. Di
negeri kanguru, satu kapal untuk tangkap lobster dapat USD 1 juta. “PNBP
kita Rp 300 miliar, it’s too small (Terlalu kecil). Tidak compatible
dengan yang dikeruk dan diambil oleh kapal tersebut. Tarif terlalu jauh
dari yang seharusnya negara terima,” katanya.(rp)
